Malaysia Mencekam

TARGET TUNTAS,  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sabah, menyusul konflik perbatasan antara Pemerintah Malaysia dengan tentara Kesultanan Sulu.

"Memang ini adalah sesuatu yang sensitif, tetapi tidak boleh kita juga tidak mengambil sikap. Kepada menteri luar negeri sudah saya instruksikan agar manakala mendekati wilayah Indonesia, kita harus punya sikap. Jangan sampai situasinya tambah runyam. Oleh karena itu kita juga harus punya posisi yang tepat," kata Presiden Yudhoyono di Budapest, Kamis malam (7/3/2013), waktu setempat, saat ditanya pendapatnya mengenai situasi Sabah yang memanas.

Presiden menyampaikan keprihatinannya atas berlanjutnya konflik yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa itu dan ia berharap kedua pemerintah dapat segera menyelesaikan konflik itu dengan baik.

Namun sebagai bagian dari anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Presiden mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan diplomasi untuk mendorong penyelesaian masalah.

"Saya dalam waktu dekat juga akan melakukan diplomasi, karena tidak baik. (Tapi) ini tidak berarti Indonesia mencampuri urusan dalam negeri Malaysia. Tidak," katanya.

Presiden mengatakan bahwa sekalipun Malaysia negara yang berdaulat, tetapi juga harus ingat bahwa urusan seperti itu jika tidak arif menyelesaikannya akan menimbulkan komplikasi masalah yang sama-sama tidak diinginkan.

"Saya juga menyeru penyelesaian gangguan keamanan di Sabah oleh Malaysia juga dapat diselesaikan dengan baik dan berharap Ketua ASEAN, dalam hal ini Brunei Darussalam, dapat mengambil langkah-langkah pro-aktif," ujarnya.

Presiden menyatakan kesiapan Indonesia untuk menyumbang saran dan pendapat untuk mendorong penyelesaian masalah itu.

Kasus Hambalang Menghadang Istana

Pernyataan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bahwa akan ada halaman berikutnya dari kasus Hambalang mulai membuat gerah kalangan istana. Pasalnya, belum genap sepekan Anas ditetapkan jadi tersangka dan melepaskan jabatan Ketua Umum, nama Edhie Baskoro alias Ibas mulai terseret dalam pusaran kasus dugaan megakorupsi proyek Hambalang.
Nama Ibas yang tak lain putra presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tertulis dalam sebuah dokumen yang beredar di kalangan media. Dalam dokumen yang disebut-sebut milik Yulianis, mantan anak buah Muhammad Nazaruddin dan mantan Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara, Ibas tercatat telah menerima dana sebesar US$900 ribu.
Dana yang mengalir ke Sekjen Partai Demokrat itu dikucurkan sebanyak empat kali. Penerimaan dana pertama dan kedua terjadi pada 29 April 2010. Pada tanggal itu, Ibas tertulis menerima uang sebesar US$600 ribu dalam dua tahap. Tahap pertama US$500 ribu dan tahap kedua US$100 ribu.
Sedangkan penerimaan dana ketiga dan keempat tertulis terjadi pada 30 April 2010. Pada tanggal itu, Ibas menerima uang sebesar US$300 ribu yang juga terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama US$200 ribu dan tahap kedua US$100 ribu. Jadi, menurut dokumen --yang belum tentu benar itu-- Ibas tercatat menerima empat kali dana Nazaruddin yang jumlah keseluruhannya mencapai US$900 ribu.
Ibas sendiri sudah membantah keras telah menerima dana terkait proyek Hambalang. "Tudingan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Ini seperti lagu lama yang diulang-ulang. Saya yakin 1.000 persen, kalau saya tidak menerima dana dari kasus yang disebut-sebut selama ini," tegasnya.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, pun membantah data yang menunjukkan bahwa Ibas telah menerima dana proyek Hamvalang. Ia meminta publik agar tidak lekas percaya dengan dokumen yang telah  tersebar dan banyak dibicarakan itu. "Dari mana itu, saya sendiri tidak pernah lihat," kata Amir, Jumat (1/3/2013).
Amir tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai dokumen yang memuat nama putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Sebab menurutnya, data dalam dokumen itu asal usulnya tidak jelas. "Jangan membicarakan satu data yang asal usulnya tidak jelas. Sebaiknya begitu, menghindari fitnah," katanya.
Meski para petinggi Partai Demokrat kompak membantah isi dokumen itu, toh sang tokoh penting dalam kasus tersebut, Anas Urbaningrum, berkata lain. Ketika kali pertama kasus Hambalang mencuat, Anas mengaku pernah membawa M Nazaruddin ke kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam penjelasannya kepada publik, Anas menyatakan ikut dalam pertemuan antara Nazaruddin dan politisi senior Demokrat Amir Syamsuddin terkait kasus Hambalang. Saat itu, Amir meminta keterangan Nazar terkait aliran uang Hambalang. Pada rapat tersebut, Anas mengaku hanya mendengarkan penjelasan Nazar kepada Amir.
Apakah Baskoro Yudhoyono alias Ibas turut menikmati aliran dana Hambalang? "Pak Amir-lah yang lebih pas (menjelaskannya)," kata Anas singkat pada wawancara dengan RCTI, Rabu (27/2/2013).
Anas menyebutkan bahwa penjelasan Nazar terkait aliran uang Hambalang cukup mengejutkan. Ia mengatakan, beberapa orang memang turut menikmati uang Hambalang. Sayangnya, terkait nama-nama penikmat uang Hambalang, Anas belum mau menyebutkan.
Ketika dikejar dengan pertanyaan soal beredarnya tudingan bahwa Ibas turut menikmati uang yang diduga suap tersebut, Anas hanya menjawabnya diplomatis. "Saya hanya ikut rapat dan mendengarkan. Jadi, Pak Amir yang harusnya bicara. Kecuali Pak Amir pas ditanya tak mau menjelaskan, pemain penggantinya adalah saya," kata Anas.
Ketika ditanya apakah dirinya akan mengungkapkan orang-orang yang diyakininya menerima uang Hambalang, Anas kembali memberikan jawaban diplomatis "Ada tugas penting yang saya lakukan. Ukurannya adalah penting. Meski kecil, kita harus berpikir untuk hal-hal yang besar. Urusan-urusan, yang mungkin kurang penting, tidak akan saya lakukan," kata Anas. Menurutnya, segala pertimbangan masih terbuka. "Tidak ada yang titik. Yang ada adalah koma," katanya.
Pengakuan Anas cukup mengejutkan. Isitilah koma, misalnya, identik dengan pernyataan Anas sebelumnya bahwa dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus Hambalang itu baru lembaran pertama. Masih ada lembaran kedua, ketiga dan seterusnya. Hal itu, menurut para analis, menunjukkan isyarat bahwa Anas melakukan perlawanan atas Cikeas. Boleh jadi ia bakal mengungkap seterang-terangnya kasus Hambalang, Century, IT KPU dan korupsi kakap lainnya demi keadilan dan kebenaran serta kepentingan bangsa dan negara, agar jelas duduk perkaranya.
Bisa jadi, apa yang ditunggu-tunggu publik, bahwa Anas akan membuka lembar demi lembar halaman kasus Hambalang dan kasus-kasus dugaan korupsi lainnya. Bisa jadi pula Anas akan menyingkapkan keterlibatan Sekjen DPP Partai Demokrat Ibas Yudhoyono dalam kasus Hambalang, meskipun relasi Anas dan Ibas dikenal publik sangat erat.
Terkait penyelesaian kasus Hambalang, semua pihak dan masyarakat hendaknya menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Dalam hal ini, Presiden SBY berulangkali menegaskan bahwa hukum yang adil harus ditegakkan dan tidak tebang pilih. Pernyataan SBY ini harus menjadi pegangan KPK agar kredibilitas dan citra KPK dalam memberantas korupsi tetap terjaga.
Kalaupun berdasarkan laporan Anas ternyata KPK kelak punya bukti bahwa Ibas Yudhoyono terlibat kasus Hambalang, maka lembaga antikorupsi itu haruslah bersikap profesional, independen, adil dan transparan agar semuanya diproses seterang-terangnya, seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya.
Tidak ada orang yang mau jadi korban ketidakadilan, demikian halnya Ibas tentunya. Kini publik menanti penuntasan KPK atas semua kasus terkait skandal Hambalang yang menghebohkan jagad politik di negeri ini. (HP)

Celoteh "Anas" Dipersimpangan

TARGET TUNTAS,  Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum masih ingat dengan ucapannya, siap digantung di Monumen Nasional (Monas) jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek Hambalang. Dia pun menyatakan kata-kata itu bukan ungkapan spontan, melainkan sudah dipikirkan secara matang sebelum dilontarkan ke publik.
"Saya yakin betul, saya diajarkan begitu. Pasti Mas katanya kepada wartawan, mas juga diajarkan, berpikir dulu baru bicara, yakin dulu baru bicara. Karena itu, ya saya berpikir dulu dan saya yakin itu didasarkan pada keyakinan," ujar Anas. yang beralamat di Jalan Teluk Semangka, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Anas kembali menegaskan, ucapan itu dikatakannya sebab ia yakin tidak terlibat dalam kasus Hambalang. "Tetapi, ya kalau mau dicari-cari, dihubung-hubungkan silakan saja. Tapi, saya yakin betul tidak ada kaitan apa-apa dengan apa yang disebut sebagai proyek Hambalang," tegasnya.
Berkali-kali pernyataan ini dipertanyakan, Anas tetap kukuh dengan jawabannya. Mantan Ketua PB HMI itu terus menjawab "yakin" dengan singkat.
Anas juga menyatakan siap menerima konsekuensi hukum. "Oh, tentu. Tentu harus siap. Tugas, profesi, dan tindakan-tindakan apa pun, Anda harus siap dengan risiko dan konsekuensi. Harus bisa dipertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkannya. Itu prinsip hidup yang harus dipegang," ujar dia.
Sebelumnya, Jumat (22/2/2013), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Anas sebagai tersangka kasus gratifikasi yang diduga terkait dengan proyek Hambalang. Salah satu gratifikasi yang diduga dia terima adalah Toyota Harrier.
Pada 9 Maret 2012, saat kasus Hambalang mulai mencuat di pemberitaan, nama Anas pun mulai kerap disebut-sebut dan diduga terkait dengan kasus ini. Saat itu, di depan kamera dan wartawan, Anas dengan lantang menyuarakan, "Rp 1 saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas."
Nama Anas dikaitkan dalam kasus ini menyusul pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Saat itu, Anas menuding apa yang dikatakan Nazaruddin hanya karangan. "Saya tegaskan, ya, KPK sebetulnya tidak perlu repot-repot mengurus soal Hambalang. Mengapa? Karena itu, kan, asalnya ocehan dan karangan yang tidak jelas. Ngapain repot-repot," ujarnya.
Sebelumnya, Nazaruddin menyebut Anas menggelontorkan uang sebesar 7 juta dollar AS terkait pemenangannya sebagai Ketua Umum DPP Demokrat dalam rapat koordinasi nasional partai yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Uang itu, kata Nazaruddin, diperoleh Anas dari proyek Hambalang (Baca: Rekam Jejak Anas Urbaningrum di Skandal Hambalang).
Pengambilan uang proyek itu berasal dari PT Adhi Karya, pelaksana proyek Hambalang, sebesar Rp 50 miliar dan dari Adi Saptinus, staf perusahaan tersebut, sebesar Rp 20 miliar. Nazaruddin mengaku tahu betul soal keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang.
Nazaruddin juga menunjukkan fotokopi kuitansi yang menjadi bukti adanya uang 7 juta dollar AS itu. Uang tersebut, lanjutnya, dibagi-bagi kepada sekitar 325 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat yang memilih Anas.

Adik Nasruddin Siap Beberkan Kasus Antasari

TARGET TUNTAS,  Adik kandung Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) almarhum Nasrudin Zulkarnaen, Andi Syamsuddin Iskandar, menyatakan siap membeberkan rekayasa kasus pembunuhan kakaknya yang melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.  Menurut Andi, Antasari adalah korban dari penyelewengan penegakan hukum.
"Tidak perlu mendetail. Masyarakat awam pun sudah tahu bahwa ini kan kasus yang penuh rekayasa. Soal detailnya nantinya di persidangan apabila hakim meminta siap diungkap," kata Andi setelah sidang pendahuluan uji materi Undang-Undang (UU) No 8 tahun 1981 tentang KUHAP di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (7/3/2013). Dia menjelaskan, keluarga Nasrudin sangat tidak yakin apabila Antasari pelaku pembunuhan dengan alasan masalah asmara itu.
Menurut Andi, sejak awal persidangan, keluarga Nasrudin sama sekali tidak percaya dengan jalan kasus ini. Dasar ketidakyakinan itu, ujar dia, akan diungkap di sidang MK agar publik mengetahuinya. "Bukti akan berbicara nanti, fakta maupun hal baru akan terungkap nanti. Ada saatnya nanti," tegas dia.
Andi menyebutkan, hal baru yang akan diungkap di persidangan adalah temuan bukti baru (novum). Tapi, dia mengatakan, novum tersebut baru akan dibuka bila uji materi terkait mekanisme pengajuan upaya hukum peninjuan kembali (PK) dikabulkan MK. Dia pun mengatakan, novum tersebut dalam keadaan lengkap dan siap diajukan bila PK bisa dilakukan lebih dari satu kali. "Saya yakin hakim (MK) seratus persen akan mengabulkan (uji materi UU KUHAP) karena berbicara tentang keadilan nurani hakim konstitusi dan itu dijamin seratus persen," ujar Andi.
Sebelumnya, Andi dan Boyamin Saiman mengatakan mempunyai novum terkait kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, tetapi terhalang dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 268 Ayat (3) UU KUHAP. Kedua pasal mengatur soal mekanisme pengajuan PK.
Seperti diberitakan, Mahkamah Agung menolak permohonan PK Antasari. Dengan penolakan PK itu, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tetap divonis 18 tahun. Hal ini sesuai putusan pengadilan tingkat pertama, yakni PN Jakarta Selatan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta serta diperkuat kasasi MA. Antasari divonis terbukti merencanakan pembunuhan Nasrudin.

Polisi Malaysia Dimutilasi Kelompok Bersenjata

KUALA LUMPUR,TT,  Kelompok bersenjata Filipina memutilasi sejumlah polisi Malaysia dan memenggal salah satu dari mereka dalam sebuah insiden di Sabah. Namun, pihak berwenang Malaysia, seperti dilaporkan Sydney Morning Herald, Kamis (7/3/2013), hanya mengungkapkan sedikit rincian tentang insiden tersebut.
Insiden mutilasi itu terjadi di sebuah desa di dekat kota pantai di Sabah timur, Semporna, pada 2 Maret, tiga hari sebelum pasukan keamanan Malaysia pada Selasa melancarkan serangan udara dan darat terhadap sekelompok militan yang bersembunyi di perkebunan kelapa sawit di dekat desa Lahad Datu, sekitar 150 kilometer dari Semporna.
Insiden Semporna, yang menewaskan enam polisi, membuat terkejut otoritas Malaysia dan merupakan katalisator bagi Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk mengerahkan tujuh batalyon tentara ke Sabah dengan perintah untuk menggunakan kekuatan apa saja yang diperlukan guna melumpuhkan kaum militan itu. Demikian kata sejumlah sumber.
Lebih dari 200 orang bersenjata yang mengaku sebagai milisi Kesultanan Sulu dari Filipina selatan tiba di Sabah, sebuah negara bagian Malaysia yang terletak di utara pulau Kalimantan, tiga minggu lalu. Orang-orang bersenjata itu mengklaim sebagai ahli waris sah dari wilayah Sabah. Peristiwa itu memicu krisis keamanan yang paling serius di Malaysia dalam beberapa dekade terakhir.
Kesultanan Sulu merupakan kerajaan Islam yang selama berabad-abad memerintah Filipina selatan dan bagian dari apa yang sekarang merupakan wilayah negara bagian Sabah. Kesultanan itu telah lama runtuh walau turunan dan pengikutnya masih ada.
Rincian tentang insiden mutilasi di Semporna itu mulai muncul. Peristiwa itu terjadi ketika sekelompok polisi berjumlah 19 orang diserang selagi berpatroli di desa Simunul, dua kilometer dari Semporna, pada malam tanggal 2 Maret. Sejumlah polisi yang ditangkap lalu disiksa dan tubuh mereka dimutilasi. Satu orang di antaranya dipenggal. Demikian lapor Borneo Insider.
"Memenggal kepala orang bertentangan dengan agama kami. Ini mengerikan, kejam," kata Azmi, seorang nelayan yang tinggal di dekat desa itu.
Ketika sekitar 50 polisi kemudian dikirim ke daerah itu, enam gerilyawan tewas dalam baku tembak sengit sebelum orang-orang lainnya melarikan diri. Demikian lapor media lokal.
Kelompok-kelompok ekstremis, dalam pemberontakan yang melanda Filipina selatan, sering memenggal musuh-musuh mereka, termasuk tentara Filipina yang ditangkap dan sandera yang diculik yang keluarganya tidak membayarkan uang tebusan.
Kelompok bersenjata yang tiba di Sabah itu tampaknya merupakan petempur yang mahir menggunakan taktik perlawanan. Hal itu menimbulkan kecemasan tentang keterkaitan mereka dengan kelompok-kelompok perlawanan seperti Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), sebuah kelompok yang tidak melakukan penandatangan kesepakatan damai dengan Pemerintah Filipna, yang ditandatangani kelompok lain, yaitu Front Pembebasan Islam Moro (MILF) tahun lalu. Kesepakatan tersebut diperantarai Malaysia.
Januari, pemimpin MNLF, mengatakan kepada wartawan pada Selasa bahwa kelompoknya tidak mendukung serangan tersebut, tetapi ia memperingatkan Pemerintah Malaysia untuk tidak melukai warga sipil Filipina di Sabah. "Jangan sentuh warga sipil kami," katanya. "Sekali Anda melakukannya, itu sama saja dengan mendeklarasi perang terhadap rakyat kami dan Front Nasional Pembebasan Moro."
Di kota Zamboanga di Filipina selatan, Habib Hasyim Madjahab, seorang pejabat MNLF, mengatakan kepada wartawan bahwa beberapa pendukung kelompoknya telah pergi ke Sabah untuk memperkuat warga Filipina di sana. "Kami terluka dan banyak dari orang-orang kami, bahkan yang bukan petempur, pergi Sabah untuk membantu kesultanan itu," kata Madjahab.
Belum ada laporan tentang adanya warga Filipina yang tiba lagi di Sabah, salah satu dari 13 negara bagian Malaysia yang terletak di utara Kalimantan dan hanya satu jam perjalanan dengan kapal motor dari Filipina selatan. (***/TT)

Susno Tetap Jalani Hukuman Penjara

Susno Tetap Jalani Hukuman Penjara

Mantan Kepala Bareskrim Polri Susno Duadji saat diwawancarai oleh wartawan di kediaman pribadinya di Puri Cinere, Jalan Cibodas I, Depok, Jawa Barat, Kamis (6/12/2012). Mahkamah Agung memutuskan menolak kasasi dan tetap menyatakan Susno bersalah dan dihukum 3 tahun 6 bulan penjara. Susno Duadji terlibat atas dua perkara korupsi, yakni kasus penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan kasus dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Pakar Hukum Universitas Andalas Saldi Isra menilai mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duaji tetap harus menjalani hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. Sebab, putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasinya justru memperkuat putusan Pengadilan Tinggi.

"Prinsipnya kalau ditolak, (kasasi) MA sudah berkekuatan hukum tetap. MA itu memperkuat putusan Pengadilan Tinggi," ujar Saldi saat dihubungi, Senin (4/3/2013).

Meskipun dalam putusan MA tidak tertulis perintah penahanan, maka berlaku putusan Pengadilan Tinggi. Jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 November 2012, putusan MA pun tidak batal demi hukum. Sebab, kasasi Susno ditolak pada tanggal yang sama atau 22 November 2012. Putusan MK tersebut menegaskan perintah penahanan tidak wajib disebut dalam amar putusan. Kejaksaan pun diminta tidak menunda pelaksanaan eksekusi Susno.

Menurut Saldi, tidak masuk diakal jika seorang terdakwa yang kemudian telah divonis tidak menjalani hukumannya. "Kalau orang divonis lalu tidak dipenjara itu enggak masuk akal," katanya.

Sebelumnya, Fredrich Yunadi selaku kuasa hukum Susno mengatakan kliennya, dalam putusan tersebut, tidak terdapat kalimat yang menyatakan Susno harus ditahan. Susno pun hanya mau menjalani kalimat yang tertera dalam putusan. Dalam putusan MA yang diterimanya 11 Februari 2013, hanya tertulis MA menolak kasasi terdakwa Susno dan membebankan biaya perkara Rp 2.500.

Hal ini menurutnya tidak merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 November 2012. Ia berdalih, putusan Susno tersebut terjadi sebelum tanggal 22 November 2012 sehingga batal demi hukum. "Tapi itu, kan berlaku setelah 22 November 2012. Sementara Pak Susno diputus Pengadilan Tinggi 2011 dan PN Jaksel 2010, sebelum ada putusan MK," tandasnya.

Untuk diketahui, dalam putusan MK tersebut menyatakan sesuai Pasal 197 ayat (2) KUHAP jika dalam putusan pengadilan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k, maka putusan tidak batal demi hukum. Pasal 197 ayat (1) berbunyi perintah tahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan. Putusan MK tersebut tidak berlaku surut. Artinya, hanya setelah 22 November 2012 jika dalam putusan tidak tercantum Pasal 197, maka tetap dijalankan putusan pengadilan.

Kasasi Susno sendiri diputus MA pada Kamis, 22 November 2012. "Kasus Susno Duadji diputus majelis Kasasi MA pada Kamis, 22 November 2012. Amar putusannya menolak kasasi terdakwa sehingga putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang berlaku," kata Juru Bicara MA Djoko Sarwoko, Selasa (4/12/2013) lalu.

Tak hanya itu, Fredrich kemudian berdalih, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cacat hukum. Pasalnya dalam putusan itu ditulis nomor yang berbeda dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Susno bersalah dalam dua perkara korupsi, yakni kasus penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan kasus dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Dalam kasus PT SAL, Susno terbukti bersalah menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kepala Bareskrim Polri dengan menerima hadiah sebesar Rp 500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut. Adapun dalam kasus Pilkada Jabar, Susno yang saat itu menjabat Kepala Polda Jabar dinyatakan bersalah memotong dana pengamanan sebesar Rp 4,2 miliar untuk kepentingan pribadi.

Susno yang telah pensiun dari Polri Juli 2012 itu, mengajukan banding, tetapi ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sehingga dia tetap dihukum 3 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp 200 juta subsider kurungan penjara 6 bulan. (***/TT)

Masalah ekonomi, PSK jual anaknya Rp 7 juta

Drs (28), wanita yang berprofesi pekerja seks komersial ditangkap Polres Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Drs dibekuk karena menjual bayi perempuannya yang baru berumur sepuluh hari kepada R seharga Rp 7 juta.

"Tersangka Drs mengaku tidak sanggup membiayai hidup anak perempuannya itu dan menjualnya kepada R yang saat ini kami mintai keterangan sebagai saksi," kata Kabag Humas Polres Tanjungpinang, AKP Wisnu Edi Sadono seperti dikutip Antara di Tanjungpinang, Kepri, Senin (11/2).

Wisnu mengatakan, Drs diamankan dari kediamannya di Kijang Lama Tanjungpinang pada Minggu (10/2) usai melakukan transaksi dengan R. "Kami juga mengamankan barang bukti berupa kuitansi senilai Rp 7 juta, surat pernyataan serta anak bayi dari pembeli R yang saat ini dititipkan di lembaga perlindungan anak," kata Wisnu.

Menurut dia, terbongkarnya kasus penjualan anak tersebut, ketika pembeli R bersama suaminya meminta persetujuan ketua RT setempat sebagai saksi, agar tidak timbul permasalahan karena telah mengadopsi anak dari tersangka Drs.

"Ketua RT curiga karena Drs tidak memiliki suami dan nama berinisial I yang ditulis Drs di surat pernyataan ternyata fiktif," kata Wisnu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, R yang sudah tujuh tahun tidak mempunyai anak dengan suaminya merasa tertipu oleh Drs yang mengaku punya suami I dan menyetujui adopsi anak tersebut.

"Sementara R juga mengaku uang Rp 7 juta yang sudah diberikannya sebagai uang sagu hati untuk Drs yang telah melahirkan dan merawat anak itu sebelumnya," kata Wisnu.

Polres Tanjungpinang menurut Wisnu masih terus melakukan pengembangan kasus penjualan anak tersebut. "Kepada tersangka Drs akan dikenakan UU No 23/2003 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun penjara," katanya.

Tersangka Drs yang sedang menjalani pemeriksaan di Polres Tanjungpinang tampak santai seolah tidak terjadi persoalan, namun belum mau memberikan keterangan kepada wartawan terkait apa yang dilakukannya.

Sprindik KPK dan Operasi Penggulungan Anas

TARGET TUNTAS, Bocornya draft Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Anas Urbaningrum milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke publik menciderai lembaga antikorupsi itu. Di saat bersamaan, Anas dibidik secara politik di Partai Demokrat.

Boocornya draft Sprindik Anas Urbaningrum ke publik beberapa jam sebelum pertemuan Majelis Tingggi Partai Demokrat pada Jumat (8/2/2013) lalu menambah tensi politik di internal Partai Demokrat meninggi. Secara bersamaan, opini publik yang telah terbentuk dari bocornya sprindik itu pun menguat yakni, Anas Urbaningrum bakal ditetapkan tersangka pada Jumat (8/2/2013) lalu.

Namun pihak KPK menengarai Sprindik yang beredar luas di masyarakat itu palsu. KPK pun akan menguji validasi dokumen yang telah beredar di tengah-tengah masyarakat. "KPK masih melakukan validasi terhadap dokumen yang berkembang itu apakah dari dalam KPK atau dari luar atau dokumen itu palsu," kata juru bicara KPK Johan Budi SP, Senin (11/2/2013).

Johan menggarisbawahi, dokumen yang beredar itu merupakan draf persetujuan. Draft tersebut tidak bernomor dan tidak lengkap ditandatangani pimpinan KPK. Saat ini, kata Johan, KPK sedang merapatkan ihwal Sprindik yang beredar di tengah masyarakat. "Kalau dari hasil validasi itu benar dari dalam, maka akan ada pengusutan apakah ini melanggar kode etik atau tidak. Hasil validasi bisa diketahui kemungkinan sepekan lagi," terang Johan.

KPK, kata Johan, akan membentuk Dewan Pertimbangan Pegawai apabila draft tersebut diketahui disebar oleh pimpinan KPK settingkat Direktur. Ancaman hukuman terberat adalah dipecat. Namun jika yang membocorkan draft dari pimpinan KPK, maka KPK akan membentuk Komite Etik. "Kalau yang membocorkan level pimpinan akan dibentuk Komite Etik. Tapi, kita tunggu saja hasil validasi," ungkap Johan.

Jika melihat situasi Jumat (8/2/2013) diinternal Partai Demokrat, memang terlihat memanas. Pertemuan Majelis Tinggi Partai Demokrat di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat memutuskan keputusan penting dalam perjalanan politik Partai Demokrat.

Pertemuan yang dihadiri Majelis Tinggi Partai Demokrat plus itu pada akhirnya menelorkan delapan langkah penyelamatan Partai Demokrat. Salah satu poin yang signifikan yakni SBY mengambil tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Ketua Umum Partai Demokrat.

"Elemen utama partai, utamanya Fraksi Partai Demokrat di DPR beserta DPD dan DPC Partai Demokrat, berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung pada Majelis Partai, sesuai hierarki dan konstitusi partai,"

Beredarnya sprindik KPK bersamaan dengan agenda politik Partai Demokrat terasa hanya kebetulan belaka. Namun, sungguh mencengangkan lembaga sekredibel KPK, untuk urusan yang sangat vital seperti Sprindk bisa bocor dan pada akhirnya menjadi tunggangan politik. KPK harus mengembalikan marwahnya dengan menangkap siapa pelaku pembocor Sprindik itu.(inilah.com)

Kajari Larantuka Ditemukan Tak Bernyawa di Tempat Tidur

TARGET TUNTAS, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Larantuka, Herry Riupassa, S.H ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di dalam kamar tidurnya, rumah jabatan (Rujab) Kejari Larantuka, Minggu (10/2/2013) pagi,  sekitar pukul 09.30 Wita.

Dia ditemukan  oleh Petrus Pedo Wungubelen, pembantu rumah tangga di rujab itu.  Kajari  diduga menderita penyakit komplikasi  dan meninggal saat tidur sekitar pukul 03.00 Wita,  dini hari.

Seperti yang disaksikan wartawan, Minggu (10/2/2013) pagi, Kajari Larantuka, Herry Riupassa ditemukan dalam keadaan tidur telentang dengan kaki agak terangkat keluar dari tempat tidur. Dia  mengenakan celana pendek dipadukan baju kaos saat tidur malamnya. Sementara pada kamar tidur korban ditemukan muntahan makanan.

Petrus Pedo Wungubelen, Pembantu Rumah Tangga (PRT) Kajari Larantuka yang menemukan lebih awal kematian korban langsung melaporkan kejadian itu ke Polres Flotim. Selanjutnya, polisi  membawa korban ke RSUD Larantuka dan membuat police lain di rujab Kejari Larantuka.

Ikut langsung mengantar jenazah kajari, yakni, Wakil Bupati Flotim, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Larantuka, Dandim Flotim, Wakapolres Flotim, Sekda Flotim, para pimpinan di Kejari Larantuka dan sejumlah pejabat lainnya di Flotim.
Jenazah kemudian divisum sejumlah dokter,  sejumlah perawat senior  dan disaksikan sejumlah perwira Polres Flotim di RSUD Larantuka.
Sekda Flotim, Anton Tonce Matutina, BA, S.H kepada wartawan di kamar mayat mengakui, masih melakukan koordinasi bersama keluarga Kajari Larantuka di Ambon. "Kami sudah kontak dengan ibu (istri Kajari,Red) di Ambon,  katanya beliau langsung ke Larantuka menjemput suaminya. Kemungkinan besar, Rabu (13/2/2013) Kajari akan dibawa ke Ambon langsung oleh ibunya. Tapi, kami masih sedang melakukan koordinasi,"jelas Tonce.

Ia mengakui, Pemerintah Kabupaten Flotim menyampaikan duka yang mendalam atas kepergian putra terbaik negara ini, Kajari Larantuka. "Ia sudah dua tahun lebih mengabdi di Flotim.  Ia bersama pemerintah  sama-sama membangun daerah ini. Karena itu, kami merasa sangat kehilangan,"katanya.

Wakapolres Flotim, Kompol  David Joseph yang dihubungi di kamar jenazah menuturkan,  pada Minggu (10/2/2013) tukang bersih rujab Kajari Larantuka menemukan korban terbaring di tempt tidur dan diduga telah meninggal. Saksi kemudian melaporkan kejadian itu ke Polres dan selanjutnya dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Di TKP,  kata David, ditemukan sisa muntahan di halaman belakang rumah bawah jendela kamar tidur korban. Korban tidur dalam keadaan telentang.

"Dan, selanjutnya dibawa ke RSUD. Dan, hasil  visum dokter ditemukan  ada lebam di sekitar punggung  jenazah,  namun tidak ada tanda-tanda kekerasan  dan diperkirakan korban meninggal  sekitar pukul 02.00 - 03.00 Wita,  karena penyakit dalam yang dideritanya,"tutur David.

Sementara  sumber kuat Pos Kupang di RSUD Larantuka menyebutkan, Kajari Larantuka mati dalam keadaan wajar. Ia diduga meninggal karena komplikasi penyakit yang dideritanya.

Monokwari : Murid SD Diperkosa Sepulang Sekolah

EIP, gadis berusia 12 tahun yang masih duduk di bangku kelas III SD, menjadi korban perkosaan saat pulang dari sekolah, di Distrik Manokwari Selatan, Papua Barat. EIP yang merupakan anak yatim ini, hanya terbaring lemas di ruang bersalin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari, karena terus mengalami pendarahan.

EIP masih trauma setiap melihat orang asing yang datang untuk menjenguknya. Bahkan EIP juga belum mau berbicara kepada pihak penyidik Polres Manokwari. Namun setelah dibujuk, akhirnya korban mau bercerita.

Awalnya, EIP mulai bercerita, sepulang dari sekolah, dia ditawari seorang pria yang mengaku tukang ojek untuk mengantarnya ke rumah. Tanpa curiga, EIP pun menerima tawaran itu. Namun, EIP bukannya diantar pulang ke rumah, malah dibawa ke tempat lain. Pelaku beralasan hendak mengantar barang terlebih dahulu ke tempat lain.

Ketika berada di tempat sepi sekitar kompleks Maripi Pantai, Manokwari, pelaku menghentikan kendaraannya dan menarik korban turun dari sepeda motor. Pelaku langsung menganiaya bocah SD itu hingga pingsan. Setelah itu, pelaku melampiaskan nafsu bejatnya kepada bocah malang itu. Setelah itu, pelaku kabur meninggalkan bocah SD itu masih dalam keadaan pingsan.

Beberapa saat kemudian, korban ditemukan orang oleh warga setempat, dan segera dibawa ke rumah sakit. Karena korban mengalami pendarahan cukup hebat, korban harus ditransfusi darah. Namun pihak RSUD kekurangan darah, akhirnya keluarga meminta bantuan donor darah dari anggota TNI-AD Kodim 1703 Manokwari.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Manokwari, AKP Kristian Sawaki yang ditemui Senin (11/2/2013), menyatakan, pihaknya sedang memburu pelaku. Polisi juga sudah memeriksa orang-orang terdekat korban serta mengamankan barang bukti berupa pakaian korban.

"Saya telah memerintahkan tim Buser untuk mengejar pelaku yang diduga sebagai ojek. Kami juga telah meminta keterangan dari beberapa warga yang melihat pertama kali korban dibonceng," Tandas Kasat Kristian saat ditemui Kompas.com